Ekowisata didefinisikan sebagai salah satu bentuk kegiatan pariwisata berwawasan lingkungan yang mengutamakan aspek konservasi alam, aspek pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, serta aspek pembelajaran dan pendidikan.Taman Nasional (TN) Meru betiri dan TN Alas Purwomerupakan dua buah kawasan ekowisata yang terdapat di kabupaten Banyuwangi. Masing-masing kawasan tersebut memiliki karakter yang unik yang berbeda dari kawasan wisata yang lain di Indonesia. Kedua kawasan tersebut memiliki kesamaan dalam hal keberadaannya sebagai salah satu kawasan ekowisata yang menjadi bahan kajian yang menarik di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Taman nasional merupakan kawasan konservasi baik daratan maupun perairan yang memiliki ciri khas tertentu, dan mempunyai berbagai macam fungsi. Fungsi tersebut antara lain perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.Taman nasional ini dikelola dengan sistem zona dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, kebudayaan dan pariwisata/rekreasi alam.

Sistem zona merupakan penataan kawasan taman nasional berdasarkan fungsi dan peruntukannya sesuai kondisi, potensi dan perkembangan yang ada. Secara umum pembagian zona pada setiap taman nasional mencakup zona inti, zona rimba/bahari, zona pemanfaatan dan atau zona-zona lain yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pelestarian keanekaragaman hayati. Zona inti merupakan kawasan utama sebuah taman nasional yang tidak diperkenankan adanya perubahan apapun dari kegiatan manusia kecuali untuk kegiatan penelitian, pemantauan, perlindungan, dan pemanfaatan. Zona rimba (daratan) atau zona bahari (perairan laut) merupakan kawasan yang berfungsi sebagai penyangga zona inti dengan kegiatan yang boleh dilakukan adalah kegiatan yang sama dengan zona inti dengan penambahan kegiatan rekreasi terbatas. Zona selanjutnya adalah zona pemanfaatan untuk kawasan penampungan pengunjung dan pengelolaan.Di sini dapat dibangun sarana akomodasi pengunjung dan sarana pengelolaan taman nasional.

TN Meru Betiri (TNMB) dan Alas Purwo (TNAP) adalah dua jenis taman nasional yang berada di kabupaten Banyuwangi. Secara geografis, TNMB yang ditetapkan menjadi taman nasional pada tahun 1997 ini memiliki cakupan wilayah di kabupaten Jember dan Banyuwangi.Sedangkan TNAP terletak seluruhnya di kabupaten Banyuwangi, yaitu, di Kecamatan Tegaldlimo dan Purwoharjo.

Pada beberapa dasawarsa lalu, kawasan TNMBdikenal sebagai habitat terakhir salah satu satwa liat yang paling dilindungi yaitu harimau loreng Jawa (Panthera tigris sondaica). Kawasan ini mempunyai lima tipe vegetasi dari sebelas tipe vegetasi yang ada di pulau Jawa.Ditinjau dari aspek wisata, TNMBmemiliki beberapa kawasan wisata yang tersebar di kabupaten Jember dan Banyuwangi.Di kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa kawasan wisata yaitu, Rajegwesi, Teluk Damai dan Teluk Hijau,pantai Sukamade, dan lain sebagainya.

Salah satu kawasan ekowisata di TNMB adalah blok Rajegwesi yang merupakan pintu gerbang kawasan TNMB di kabupaten Banyuwangi. Blok ini berpotensi sebagai kawasan wisata pada keindahan bentang alam pantai dan budaya dari masyarakat Rajegwesi. Budaya tersebut antara lain kehidupan dan aktivitas nelayan Rajegwesi serta perayaan Petik Laut tiap awal tahun hijriah. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan dipantainyaadalah memancing, berenang, berperahu, menyaksikan nelayan tradisional mancari ikan dan menjualnya pada tengkulak di Tempat Pelelangan ikan.Sementara itu, fasilitas yang ada di pantai Rajegwesi adalah Pos tiket masuk kawasan dan pusat informasi.

Masyarakat blok Rajegwesi diketahui telah mendukung adanya pengembangan wisata di Rajegwesi. Menurut Qomariah (2009), hal ini dilatarbelakangi oleh motivasi masyarakat untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya. Masyarakat ingin terlibat pula dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan ekowisata dan menginginkan adanya pembagian keuntungan mengingat adanya keterbatasan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.

Masih menurut Qomariah, di blok Rajegwesi, sebagian besar pengunjung tertarik akan fauna penyu yang terdapat di Sukamade. Hal ini menunjukkan bahwa wisata yang dapat dikembangkan lagi di Rajegwesi adalah wisata edukatif.

Pengembangan ekowisata di Rajegwesi memungkinkan terjadinya permasalahan baru bagi TNMB yaitu pembengkakan daerah pemukiman akibatpara pendatang baru yang ingin meningkatkan taraf hidup dari adanya pengembangan ekowisata tersebut.Hal ini dapat diatasi dengan melakukan kajian lebih lanjut mengenai potensi masalah ini dari sisi kelembagaan pemerintah dan masyarakat serta pengembangan ekowisata berbasis masyarakat.Sementara itu, promosi kawasan, peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat, perbaikan sarana prasarana tempat wisata dan transportasi, dan penumbuhan iklim investasi merupakan hal-hal perlu dilakukan untuk pengembangan kawasan ekowisata Rajegwesi.

Di sisi lain, Qadim (2012) menyoroti bagaimana pengelolaan zonasi TNMB secara umum. Telah muncul preseden buruk masyarakat yang mengakibatkan terjadinya penjarahan dan okupasi lahan akibat dari pemberian hak guna lahan pada pihak tertentu di masa lalu.Tindakan itu terjadi sebagai akibat dari ketidakseimbangan dan kelangkaan hak milik dan sempitnya ruang hidup masyarakat.

Saat ini sejumlah kegiatan program rehabilitas berbasis pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) simbolis yang telah dilakukan oleh Balai TNMB dan mendapatkan respon positif dari masyarakat.Namun kegiatan PPM belum menunjukkan hasil yang nyata dilihat dari aspek ekologi, aspek sosial budaya, maupun aspek sosial  ekonomi masyarakat sekitarnya.

Dari hasil penelitiaannya, Qadim (2006) menawarkan beberapa saran kebijakan antara lain balai TN perlu segera menyelesaikan masalah isu teknis pengambil alihan lahan dan perluasan lahan okupasi oleh masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan caramelakukan dialog yang transparan dan renegosiasi dengan kelompok-kelompok masyarakat okupator dan tokoh masyarakat lokal dalam hal penentuan zona. Dialog ini menyangkut rezonasi zona-zona yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat desa penyangga, dan pilihan  jenis tanaman rehabilitasi yang dibolehkan ditanam dalam lahan rehabilitasi. Selain itu, konsolidasi  dan sosialisasi  rehabilitasi zona berbasis pemberdayaan masyarakat yang  melibatkan beragam pihak dan keahlian  perlu  lebih diintensifkan lagi.Menurutnya, hal ini terkait dengan sikap dan perilaku masyarakat di sekitar kawasan yang bersifat dinamis.

Di sisi lain kabupaten Banyuwangi, terdapat kawasan TNAP. TNAP merupakan salah satu perwakilan tipe ekosistem hutan hujan dataran rendah di Pulau Jawa yang memiliki ekosistem hutan bambu, hutan pantai, hutan mangrove, hutan tanaman, dan padang rumput. Kawasan ini dikenal oleh peselancar dunia karena adanya pantai Plengkung yang merupakan lokasi selancar yang menantang.Selain pantai Plengkung, kawasan TNAP ini memiliki beberapa tujuan wisata, antara lain, teluk Pangpang, padang rumput Sadengan, pantai Trianggulasi, segoro Anak, bumi perkemahan Pancur, berbagai goa, dan lain sebagainya.

Teluk Pangpang merupakan suatu kawasan wisata di TNAP yang mengandalkan potensi keindahan pantai dan ekosistem mangrovenya.Selain itu, teluk Pangpang dikenal memiliki candi Alas Purwo yang sering didatangi oleh umat Hindu.Dengan demikian, secara singkat teluk Pangpang memiliki potensi sebagai kawasan wisata bahari dan wisata reliji.

Teluk Pangpang ini memiliki ekosistem mangrove yang umum diketahui mempunyai peranan cukup besar bagi biota perairan, lingkungan, dan masyarakat setempat. Menurut Nazili (2004), sebelum tahun 2000, telah terjadi kerusakan ekosistem mangrove di teluk Pangpang. Hal ini disebabkan oleh kegiatan masyarakat menebang hutan mangrove untuk pembukaan lahan tambak, kayu bakar, bahanbangunan, pembuatan jangkar perahu, dan lain sebagainya.Namun, saat ini kondisi ekosistem mangrove sudah membaik setelah munculnya kesadaran masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi hutan mangrove bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah.

Pengelolaan ekosistem mangrove ini kemudian menjadi penting selain untuk memelihara keberlangsungan biota pantai, juga untuk menunjang potensi wisata di kawasan tersebut. Pengelolaan ekosistem mangrove tersebut dapat dilakukan dengan membuat program rehabilitasi mangrove yangmelibatkan seluruh lapisan masyarakat pada setiap tahapan serta meningkatkanpengetahuan masyarakat melalui pembinaan dan penyuluhan akan arti penting eksosistem mangrove. Penetapan jalur hijau di sempadanpantai diketahui akan meningkatkan kesintasan ekosistem mangrove. Selain itu, pembinaan dan bantuan terhadap usaha/matapencaharian masyarakat setempat merupakan salah satu carapengembanganekonomi masyarakat yang dapat menunjang pengelolaan ekosistem mangrove. Dengan cara demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas ekosistem mangrove yang tidak hanya akan mendukung perekonomian masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya tarik wisata.

Berkaitan dengan kelembagaan yang mengelola ekosistem mangrove di teluk Pangpang, Gustiar (2005) menyebutkan mengenai kelembagaan-kelembagaan yang berada di teluk Pangpang. Kelembagaan-kelembagaan tersebut adalah:Pemerintah (Bappeda, Bapedalda, DKP, Deperindag, syahbandar, Polairud,Pariwisata, dan Taman Nasional), dunia usaha (industri perikanan dan Perhutani)dan masyarakat (kelompok nelayan, himpunan nelayan, LSM).

Masing-masing lembaga tersebut memiliki peran yang berbeda.Bappeda berperan dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang, sedangkanDKP berperan penting dalam pemanfaatan ruang.Dalam perencanaan tata ruang,kelompok nelayan disebutkan memiliki peranan yang cukup besar sehingga peranannya harus dimaksimalkan.Hal ini mengingat masyarakatlah yang setiap hari berada di kawasan teluk Pangpang, hidup dan memanfaatkan kawasan.Kelembagaan-kelembagaan ini secara umum berfungsi untuk mengkordinasikan kebijakan anggaran dan kebijakan pengelolaan teluk Pangpang.

Sementara itu, Gustiar (2005) juga menyebutkan mengenai pentingnya penelitian tentang wilayah di daerah aliran sungai Wagut dan Setailkarena akanmempengaruhikondisi teluk Pangpang terutama dalam hal Erosi dan Sedimentasi. Selain itu, ia juga menyarankan mengenai penyusunan undang-undang yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir sebagaidasar hukum yang kuat, serta adanya kooordinasi yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Pada tahun 2001, di kecamatan Tegaldlimo, tepatnya di desa Kendalrejo kawasan TNAP telah dilakukan penelitian mengenai interaksi masyarakat dengan TNAP oleh Pramusanti. Menurut hasil penelitiannya, masyarakat di sanadiketahui telah memanfaatkan sumber daya alam, seperti hasil laut, hutan mangrove, dan buah-buahan hutan dengan cara memungutnya di kawasan TNAP. Pemungutan sumber daya alam ini terkadang dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan.Hal ini mendorong pihak pengelola TNAP untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan masyarakat mengenai pengelolaan kawasan TNAP serta pelibatan masyarakat dalam program padat karya.Sejak tiadanya evaluasi mengenai berbagai kegiatan ini, tingkat keberhasilan kegiatan ini belum jelas diketahui.

Selain itu, berdasarkan pengamatannya, masyarakat di sanajuga terlibat dalam kegiatan wisata alam. Dari sisi ini, terlihat belum ada kontribusi psotif dari aspek wisata yang jelas dan adil bagi pengelola TNAP dan masyarakat yang terlibat.Sementara itu, persepsi masyarakat tentang TNAP pada umumnya masih mengakui keberadaan TN dan pengelola TN tersebut sepanjang taman nasional memberikan manfaat yang bisa dinikmati olehmasyarakat sekitarnya. Hal ini menjadi suatu masalah yang mengakibatkan pengelolaan TN bersama masyarakat tidak berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Pramusanti menyarankan agar pihak pengelola TNAP melakukan refleksi dan evaluasi terhadap tindakan pengelolaan yang selama ini dilakukan.Hal ini dimaksudkan agar tercipta keseimbangan pengelolaan kawasan baik oleh masyarakat maupun pengelola.Selain itu, perencanaan yang jelas mengenai pengembangan wisata yang sesuai dengan sumber daya dan masyarakat di kawasan perlu dilakukan.

Jika Pramusanti melakukan penelitian pada interaksi masyarakat Kendalrejo dengan pengelola TNAP, maka Sukistyanawati pada tahun 2002 telah melakukan penelitian mengenai cara pengelolaan kawasan mangrove berdasarkan metode penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (SIG) di Segoro Anakan TNAP. Dalam penginderaan jauh, sebaran, luasan dan kerapatan mangrove dapat dianalisis.Sedangkan Sistem Informasi Geografis menggabungkan hasil analisis penginderaan jauhdengan parameter-parameter yang digunakan dalam analisis kesesuaian lahan untukkawasan lindung dan wisata mangrove.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwaberdasar analisis kesesuaian lahan, kawasan mangrove yangsesuai untuk dimanfaatkan untuk kawasan lindung mangrove meliputi stasiun pengamatan1-19 dan stasiun pengamatan 23-25. Kawasan ini meliputi daerah Cungur, Bei, Kere,Sambi, Kedung Miri, Gudang Seng, Palu Agung, Patukan, Buyukan, Bulak Urang,Bantengan dan Cawangan. Mangrove di kawasan ini merupakan kantong-kantongkeanekaragaman hayati baik dari jenis vegetasi mangrove maupun berbagai satwa langkayang dilindungi.Sedangkan kawasan mangrove yang sesuai untuk kawasan wisata adalah stasiun pengamatan 10-11 dan stasiunpengamatan 16-20.Kawasan ini meliputi Bei, Kere, Sambi, Kedung Miri dan Palu Agung.

Masih berkaitan dengan kawasan mangrove, penelitian mengenai resort Bedul di TNAP dilakukan oleh Febriyanti pada tahun 2007. Resort Bedul dikenal sebagai kawasan hutan mangrove dalam kondisi yang baik. Hal ini terlihat dari beberapa jenis satwa yang terdapat di kawasan tersebut seperti babi hutan (Sus scrofa), monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) dan kucing hutan (Felis bengalensis).Selain itu, terdapat beberapa jenis burung seperti pecuk ular (Anhinga melanogaster), raja udang (Alcedo Caerulescens), bangau tong-tong (Leptoptilus javanicus) dan kuntul (Egretta spp).

Hutan mangrove resort Bedul jika dinilai dengan rupiah adalah Rp  2.132.711.130,48/th. Penyumbang tersebsar dari angka ini adalah dari segi manfaat tidak langsung hutan mangrove.Manfaat tidak langsung tersebut adalah nilai ekologi mangrove bagi kehidupan manusia yaitu mencegah intrusi dan abrasi air pantai serta menghasilkan oksigen bagi manusia.Sementara itu, pemanfaatan langsung hutan mangrove terdiri dari pemanfaatan nilai hasil hutan yaitu ikan, udang, kepiting, kerang, tiram, benur dan remis.Di sisi lain, angka tersebut berasal dari pemanfaatan jasa hutan mangrove, yaitu, jasa transportasi, tempat tinggal dan wisata.

Lebih lanjut, dalam upaya pengelolaan resort Bedul, Febriyanti menyarankan diadakannya kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat yang meliputi teknik penanaman dan pemeliharaan bibit mangrove serta manfaat hutan mangrobe secara umum.Menurutnya, kegiatan ini sebaiknya dilakukan pada sore atau malam hari mengingat berkaitan dengan waktu masyarakat berada di rumah mereka.Penyuluhan ini diberikan dengan mengumpulkan masyarakat pada satu tempat.

Berkaitan dengan aspek wisata, Febriyanti menyarankan agar dilakukan pengembangan paket-paket wisata mangrove yang di resort Bedul yang ramah lingkungan seperti paket pengenalan mangrove dan Ekosistem.Secara lebih rinci, ia menyarankan agar paket wisata ini menggunakan perahu di sepanjang jalur sungai yang membentang, sehingga pengunjung dapat menikmati pemandangan kanan-kiri sungai berupa hutan mangrove dan satwa yang berasosiasi. Paket lain yang dapat dikembangkan adalah jembatan ditengah kawasan untuk pengamatan ekosistem mangrove. Sementara itu, pihak pengelola sebaiknya menyiapkan sumberdaya manusiasebagai pemandu wisata, dan persiapan fisik seperti pembangunan kamar mandi, loket serta perbaikan jalan.

Masih berkaitan dengan aspek wisata resort Badul, Satyasari (2010) menambahkan mengenai beberapa fasilitas yang perlu diperbaiki di kawasan ini. Fasilitas tersebut antara lainperahu, darmaga, jalur menuju kawasan, papan  larangan, serta papan  petunjuk  arah.  Sementara itu, fasilitas yang perlu segera diadakan adalah jembatan  dari  kayu  dan  papan  interpretasi. Menurutnya, pengunjung  akan lebih mudah menikmati objek hutan mangrove dan ekosistemnya jika ada jembatan. Selain itu, adanya jembatanakan meminimalisir gangguan terhadap mangrove. Papan interpretasi berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus pembelajaran.

Satyasari juga menyebutkan tentang tantangan yang akan dihadapi seiring meningkatnya jumlah kunjungan di resort Bedul. Semakin banyak pengunjung akan memberikan dampak positif bagi pendapatan masyarakat lokal. Tetapi, hal ini juga meningkatkan potensi akan penurunan kualitas ekologi.Hal ini diperburuk dengan kawasan yang digunakan untuk wisata adalah zona rimba.Menurutnya, solusi yang dapat ditawarkan adalah pembatasan kunjungan dengan tetap memberikan keuntungan yang baik pada masyarakat.Hal ini dapat dicapai dengan perencanaan konsep wisata yang baik dengan tujuanmampu menarik wisatawan yang tidak hanya sekedar berkunjung tetapi juga mendapatkan makna dari kegiatan ekowisata serta mau membayar lebih tinggi untuk mendorong kelestarian alam sekaligus mensejahterakan masyarakat setempat.

Sementara itu, dari penilaian sistem zonasi yang digunakan sebagai kawasan wisata di resort Bedul, Satyasari menyarankan agar pantai Marengan yang memiliki konsentrasi pengunjung tinggi sebaiknya tidak digunakansebagai kawasanwisata konvensional. Hal ini mengingat status pantai ini sebagai zona rimba.Zona rimba sendiri diartikan sebagai kawasan di TN yang berfungsi untuk penyangga zona inti dan di dalamnya hanya dapat dilakukan kegiatan sebagaimana pada zona inti, serta dapat dikunjungi oleh pengunjung untuk kegiatan rekreasi terbatas.Kegiatan wisata pantai konvensional ini sebaiknya di[indahkan ke kawasan pantai lain yang memang diperuntukkan sebagai zona pemanfaatan.

Dua kawasan taman nasional tersebut memiliki karakteristik ekowisata dan pengelolaan yang berbeda. Namun, secara umum, kegiatan ekowisata ini akan menggerakkan sektor perekonomian di kabupaten Banyuwangi. Menurut Restiviana (2008), pada periode 2003-2006 diketahui bahwa sektor perekonomian Kabupaten Banyuwangi yang memiliki pertumbuhan terbesar adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor  bangunan  serta sektor  listrik,  gas  dan  air  bersih. Pada periode ini sektor perdagangan, hotel dan restoran memiliki pertumbuhan yang bersifat progresif.

Berdasarkan sektor-sektor strategis di atas, terdapat beberapa sektor yang memiliki kaitan dengan dunia pariwisata.Sektor-sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.Sektor tersebut dapat dikembangkan lagi seiring dengan peningkatan kualitas ekowisata di kabupaten Banyuwangi, khususnya di dua kawasan TN tersebut.Peningkatan fasilitas umum, perbaikan infrastruktur, dan promosi adalah hal-hal yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten Banyuwangi untuk mendukung sektor-sektor tersebut.

Hasil penelitian dari IPB tersebut dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan bagi pihak terkait dalam upaya pengelolaan ekowisata TNMB dan TNAP berbasis masyarakat.Selain hasil penelitian dari IPB, berbagai hasil penelitian dari berbagai pihak dapat juga digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pihak terkait. Dengan kata lain, kombinasi antara kegiatan nyata di lapang, hasil penelitian, beserta evaluasi yang berkelanjutan adalah kunci bagi pengelolaan taman nasional yang baik. Tentunya, hal ini didukung dengan komitmen yang berkelanjutan dari pihak kelembagaan terkait.

Pustaka

[DPHKA]Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.2005. 50 Taman Nasional. Bogor.

Febriyanti DY. 2007.Studi Nilai Manfaat Hutan Mangrove Resort Bedul Bagi Masyarakat Sekitar Kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi.Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Institut Pertanian Bogor.

Gustiar C. 2005. Analisis Kelembagaan dan Peranannya dalam Penataan Ruang di Teluk Pangpang Kabupaten Banyuwangi.Sekolah PascasarjanaInstitut Pertanian Bogor.

Nazili M. 2004. Strategi Pengelolaan Ekosistem Mangrove Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Kawasan Teluk Pangpang, Banyuwangi. Sekolah PascasarjanaInstitut Pertanian Bogor.

Pramusanti E. 2001. Interaksi Masyarakat dengan Taman Nasional Alas Punvo (Studi Kasus di Desa Kendalrejo Kecamatan Tegaldino Kabupaten Banyuwangi Propinsi Jawa Timur).Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan Institut Pertanian Bogor.

Qadim A. 2012. Ekologi Politik Pengelolaan  Taman  Nasional Meru Betiri (TNMB) Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi Era Reformasi Politik Nasional. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Qomariah L. 2009. Pengembangan Ekowisata Berbasis Masyarakat di Taman Nasional Meru Betiri (Studi Kasus Blok Rajegwesi SPTN I Sarongan).Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Institut Pertanian Bogor.

Restiviana PR. 2008.Analisis  Perekonomian  Wilayah  Kabupaten Banyuwangi 2003-2006.Ilmu Ekonomi Institut Pertanian Bogor.

Satyasari I.2010. Evaluasi  Pengembangan  Ekowisata  Mangrove:  Studi Kasus di Bedul, Resort Grajagan, Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa  Timur. Konservasi Sumberdaya Hutan dan EkowisataInstitut Pertanian Bogor.

Sukistyanawati A. 2002. Analisis Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Dalam Evaluasi Potensi Lindung dan Wisata Kawasan Estuari Segoro Anak, Taman Nasional Alas Purwo, Kabupaten Banyuwangi.Ilmu dan Teknologi Kelautan Institut Pertanian Bogor.